Komentar |
| Pembukaan Konferensi Kabupaten X, Pengurus PGRI Kapuas Hulu, Senin (10/8/2020). |
Konferensi digelar di Gedung Majelis Adat Budaya Melayu (MABM), Jalan Budaya, Kelurahan Kedamin Hilir, Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, Senin (10/8/2020).
Dalam kegiatan tersebut hadir Ketua Umum PGRI Provinsi Kalimantan Barat, H. Samion H. AR dan beberapa pengurus PGRI Provinsi Kalbar lainnya, Wakil ketua DPRD Kapuas Hulu Razali, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu Petrus Kusnadi, Forkopimda, pengurus PGRI Kabupaten dan Kecamatan se Kapuas Hulu, kepala sekolah, beserta tamu undangan lainnya.
Ketua Panitia kegiatan, Wiluyo menyatakan, digelarnya Konferensi Kabupaten X ini bertujuan untuk pemilihan Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris serta pembentukan pengurus baru PGRI Kapuas Hulu masa bakti 2020-2025.
"Peserta yang hadir merupakan utusan masing-masing pengurus cabang PGRI se Kabupaten Kapuas Hulu dengan jumlah 46 orang. Sementara pengurus Kabupaten 21 orang, dan utusan Provinsi 5 orang, ditambah Badan Penasehat, Lembaga Bantuan Hukum dan Konsultasi serta Dewan Kehormatan", kata Wiluyo.
"Organisasi PGRI ini sangat strategis. Sebab, mulai dari tingkat Kecamatan hingga ke tingkat pusat ada", ucap Nasir.
Untuk itu, kepada ketua PGRI terpilih nanti agar bisa mengakomodir kepentingan-kepentingan guru dan berjuang untuk kuota formasi CPNS serta untuk lembaga PGRI", tegasnya.
Menurut Nasir, sebagai mitra, PGRI Kapuas Hulu dan Pemda selama ini selalu menjalin komunikasi dan koordinasi dengan baik.
"Semoga terpilihnya ketua dan pengurus PGRI nanti, bisa saling bekerjasama dalam mengembangkan organisasi dan memajukan dunia pendidikan di Kapuas Hulu," harapnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua PGRI Kalbar, H. Samion H.AR menilai bahwa PGRI Kapuas Hulu lebih berprogres dibanding daerah lainnya.
"Saya berharap kepada PGRI Kapuas Hulu selaku mitra Pemda, harus saling bersinergi. Dimana harus mendukung program pemerintah", harapnya.
Menurut Samion, saat ini banyak yang harus dibenahi oleh PGRI terkait dunia pendidikan terutama masalah tunjangan, tenaga honor dan sebagainya.
"Oleh sebab itu, PGRI harus memberikan masukan kepada pemerintah dengan berbagai argumentasi", ungkap Samion. (Amrin)
